.::

Rabu, 19 Januari 2011 , 00:33:00

JAKARTA--Permintaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan agar pengangkatan honorer tertinggal menjadi CPNS terakhir tahun ini, ditanggapi berbeda oleh DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo, permintaan tersebut kurang memperhatikan sisi keadilan.

"Bagaimana bisa DPR menyetujui itu pengangkatan terakhir, sementara kami punya data lengkap kalau ternyata banyak honorer yang telah mengabdi puluhan tahun teranulir akibat permainan oknum-oknum aparatur," kata Ganjar di DPR RI, Selasa (18/1).

Dalam mengatasi masalah honorer, terang politisi PDIP ini, semestinya pemerintah melihat data-data honorernya dulu. Kemudian disesuaikan dengan anggaran. Bila anggarannya cukup, honorer teranulir juga diangkat dengan cara dites sesama mereka. Kalau anggarannya tidak cukup, diambil pelamar umum saja.

"Tapi jika kemudian setelah honorer tertinggal (menurut versi pemerintah) telah diangkat semuanya dan ternyata masih ada banyak cadangan anggaran lagi, sebaiknya honorer teranulir yang sudah mengabdi puluhan tahun itu dites sesama mereka juga," tuturnya.

Dengan diberikan kesempatan mengikuti tes, Ganjar yakin, honorer akan menerima dengan legowo bila tidak lulus. "Yang terjadi sekarang kan beda. Pendataan diserahkan sepenuhnya ke BKD, kemudian diverifikasi oleh tim. Iya kalau yang dimasukkan datanya benar. Karena yang terjadi usulan BKD banyak salahnya. Honorer yang benar justru tidak diusulkan dan hanya menerima ketidakadilan tersebut," beber Ganjar. Dia menyarankan pemerintah mempertimbangkan lagi keberadaan honorer teranulir. (esy/jpnn)